Mendapat Panggilan oleh KPPU? Bagaimana Proses Beracara di KPPU?
| |

Mendapat Panggilan oleh KPPU? Bagaimana Proses Beracara di KPPU?

Baru-baru ini, berdasarkan berita-berita secara daring, beberapa pelaku usaha minyak goreng dipanggil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjelaskan terkait dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Selain pelaku usaha minyak goreng, sebelumnya telah banyak para pelaku usaha yang dipanggil oleh tim penyelidik KPPU…

Kreditur Lain Yang Timbul Dari Cessie Dalam PKPU & Kepailitan
|

Kreditur Lain Yang Timbul Dari Cessie Dalam PKPU & Kepailitan

Permohonan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) merupakan suatu upaya hukum yang dapat diambil guna restrukturisasi utang Debitur dalam melunasi utang-utangnya. Pengajuan PKPU dapat diajukan oleh Debitur itu sendiri atau dapat diajukan oleh Kreditur dengan syarat mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur dan mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor…

Central Bank Digital Currency (CBDC): Masa Depan Uang?
| |

Central Bank Digital Currency (CBDC): Masa Depan Uang?

Fenomena digitalisasi dan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membuat aset kripto tumbuh cepat seiring pertumbuhan ekonomi yang turun tajam, diikuti kebijakan moneter dan fiskal longgar yang terjadi secara merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Aset kripto memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan sumber…

Kekayaan Intelektual: Objek Jaminan Utang?
| |

Kekayaan Intelektual: Objek Jaminan Utang?

Presiden Joko Widodo telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022) pada 12 Juli 2022 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU 24/2019). PP tersebut diberlakukan guna memudahkan pelaku ekonomi kreatif mendapatkan pembiayaan dari bank atau…

Perubahan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Menjadi Izin Usaha Pertambangan
| |

Perubahan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terbagi atas kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara. IUP merupakan izin pengelolaan pertambangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana berdasarkan rezim ini, dibuka kemungkinan untuk penanaman modal…

Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia
| |

Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah mempengaruhi aspek ekonomi khususnya pada penggunaan uang dari yang aslinya berbentuk fisik menjadi berbentuk digital dimana salah satunya adalah mata uang Crypto (Cryptocurrency). Aktivitas perdagangan Crypto baru-baru ini menjadi minat publik terhadap aset Crypto di Indonesia. Legalitasnya sering diperdebatkan dan banyak orang yang tertarik untuk mempelajarinya lebih…

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru tentang Izin Usaha Pertambangan
| |

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru tentang Izin Usaha Pertambangan

Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Perpres 55/2022 tersebut…

Ekosistem Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik “SPKLU”
|

Ekosistem Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik “SPKLU”

Pada Tahun 2022 ini, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sebanyak 1.000 (seribu) unit sepeda motor berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) dikonversi menjadi motor bertenaga listrik. Hal ini  mengingat komitmen Indonesia untuk mengendalikan climate change (perubahan iklim), dengan target mengurangi emisi karbon atau Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% (dua puluh sembilan persen)…

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11 Persen dan Pengaturannya
| |

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11 Persen dan Pengaturannya

Akhir-akhir ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang langkah perpajakan dalam reformasi aturan perpajakan, tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu berpenghasilan tinggi, dan rencana mekanisme pajak karbon yang baru. Ketentuan dalam Undang-Undang HPP mengatur kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% (sepuluh persen)…

Membayangkan kembali Hukum Persaingan di Indonesia Pasca COVID-19
| |

Membayangkan kembali Hukum Persaingan di Indonesia Pasca COVID-19

Hukum Persaingan usaha dimasa COVID-19 menjadi hal perlu diamati, Semua negara mulai kembali bangun dari tidurnya untuk menghidupkan ekonominya agar tetap stabil pasca melandanya pandemic Coronavirus Disease (COVID-19) di seluruh dunia. Indonesia termasuk menjadi negara yang terdampak serius dan sedang berusaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi para pelaku usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha…