Perlindungan Hukum bagi Masyarakat
|

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Perlindungan hukum adalah kata yang sering didengar apabila seseorang terlibat dalam suatu kasus hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah agar dapat hidup dengan dengan aman dan tentram. Namun, seringkali kita lihat masih banyak masyarakat yang kurang diperhatikan bahkan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana hak yang…

Diskresi sebagai Praktik Hukum bagi Pejabat Pemerintahan
|

Diskresi sebagai Praktik Hukum bagi Pejabat Pemerintahan

Diskresi adalah salah satu istilah hukum yang kerap dikenal secara akademis dan praktis. Diskresi diterapkan penguasa dalam hal ini pejabat pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan khususnya melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum. Agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum, secara administratif penguasa memerlukan keleluasaan untuk dapat bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian persoalan genting yang…

Somasi dalam Hubungan Kreditur dan Debitur
|

Somasi dalam Hubungan Kreditur dan Debitur

Somasi adalah upaya hukum yang secara sederhana dapat dipahami dimana pihak yang berhak untuk menerima prestasi (Kreditur) memperingatkan pihak yang wajib memberikan atau melakukan prestasi (Debitur) untuk segera memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya, yang mana apabila tetap tidak dilakukan maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Pada prinsipnya, Somasi merupakan surat peringatan yang secara…

Apa itu Petitum? Istilah Yang Harus Dipahami oleh Praktisi Hukum
| |

Apa itu Petitum? Istilah Yang Harus Dipahami oleh Praktisi Hukum

Petitum adalah istilah yang sering didengar ketika suatu perkara telah masuk dalam suatu persidangan. Pada prinsipnya, petitum adalah suatu syarat formil yang harus ada dalam dokumen yang disampaikan kepada hakim di persidangan, seperti surat gugatan atau surat jawaban. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati lebih lanjut terkait Petitum melalui artikel berikut. A. Petitum Secara sederhana,…

Konsep dan Penerapan Sistem Hukum Yang Berlaku di Dunia
|

Konsep dan Penerapan Sistem Hukum Yang Berlaku di Dunia

Civil Law adalah istilah yang sering ditemukan dalam literatur-literatur hukum secara akademis maupun praktis dalam dunia hukum, begitu pula  dengan Common Law.    Ketika berbicara mengenai konsep hukum suatu negara maka dapat dipastikban bahwa setiap negara memiliki sistem dan prinsip hukum yang berbeda sesuai dengan konteks wilayah negara tersebut. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh berbagai…

Mengenal Kodifikasi dan Unifikasi Hukum
| |

Mengenal Kodifikasi dan Unifikasi Hukum

Kodifikasi hukum adalah salah satu istilah yang dikenal dalam literasi hukum secara akademik dalam implementasi suatu hukum di suatu tempat atau negara, dalam hal ini tidak terkecuali bagi Indonesia. Sedangkan Unifikasi Hukum adalah istilah hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum yang kita kenal saat ini. Berikut di bawah ini adalah ulasan lebih lanjut terkait Kodifikasi…

Pengaturan Baru Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
| |

Pengaturan Baru Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP 23/2022) yang di dalamnya mengatur sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanggung jawab dan larangan Direksi dan Dewan Komisaris.  …

Apa itu Duplik?
| |

Apa itu Duplik?

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Hak tergugat untuk menjawab replik penggugat ini diatur dalam Pasal 142 Reglement op de Rechtsvordering (RV). Dalam duplik, tergugat dapat membantah maupun membenarkan dalil-dalil dalam replik penggugat. Namun, apabila tergugat tidak memberikan sanggahan terhadap dalil yang dituliskan penggugat dalam repliknya, maka tergugat dianggap membenarkan dalil…

Bagaimana Mengatasi Persekongkolan Tender, Khususnya dalam Pengadaan Pemerintah?
| |

Bagaimana Mengatasi Persekongkolan Tender, Khususnya dalam Pengadaan Pemerintah?

Dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) diharapkan dapat menumbuhkan budaya usaha yang jujur ​​dan sehat sehingga dapat terus mendorong dan meningkatkan daya saing. antar pelaku usaha. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah…

Mengenal KITAS-KITAP serta Prosedurnya
| |

Mengenal KITAS-KITAP serta Prosedurnya

KITAP adalah dokumen kependudukan yang seringkali dibutuhkan oleh pihak penyelenggara/instansi tertentu yang bersifat administratif untuk dapat mengidentifikasi seorang warga negara khususnya Warga Negara Asing (WNA) yang memilih untuk bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi negara Indonesia begitu pula dengan KITAS. Kedua dokumen perizinan ini menjadi prasyarat wajib bagi setiap WNA baik yang ingin bekerja maupun tinggal…