im电竞app官网
(Jakarta, Selasa, 26 Juli 2022) Fokus mewakili pelaku usaha dan memberikan advis hukum kepada Pemerintah terkait pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, ADCO Law sebagai full services law firm sukses menggelar ADCOTalks, sebuah program diskusi rutin yang membedah berbagai isu terbaru dari sudut pandang hukum serta dampaknya terhadap bisnis. Kali ini, mengangkat judul Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Adimas Wicaksono , Legal Counsel ADCO Law, memaparkan sistem pengembalian investasi dan penjaminan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha (Selasa, 26/7/22).
Sebagaimana telah diketahui, pembangunan infrastruktur yang memadai akan membawa manfaat bagi masyarakat, tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, mempermudah lalu lintas barang-jasa dan manusia, namun juga dapat mendorong pemerataan ekonomi. Dalam upaya penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan publik, tak jarang muncul sejumlah tantangan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran pembangunan, yang di antaranya meliputi biaya persiapan, biaya pembangunan, pemeliharaan, hingga mekanisme operasional. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah memperkenalkan alternatif pengadaan proyek infrastruktur yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lebih lazim dikenal dengan Public-Private Partnership (PPP). Melalui mekanisme ini, Pemerintah mendorong pihak swasta untuk terjun langsung dalam praktik pembangunan infrastruktur.
Dimoderatori oleh Gabriela Riwu Kore , Legal Counsel ADCO Law, Adimas bersama Hasrul, Kepala Seksi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, membawa hadirin memahami lebih dekat perihal perbandingan antara kebutuhan infrastruktur negara dan anggaran pembangunan. Secara komprehensif, kedua panelis memberikan pemaparan terkait skema KPBU, yang diharapkan mampu menyukseskan berbagai rencana Pemerintah dalam menyediakan beragam layanan infrastruktur yang memadai kepada publik dengan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berkesinambungan.
Baca Juga: Mengenal Kodifikasi dan Unifikasi Hukum
“Keseluruhan yang kita lakukan bersama pemerintah dalam ketersediaan infrastruktur yang memadai tujuannya semata adalah untuk kemajuan Indonesia,” ujar Adimas di sela penyampaiannya.
ADCO Law telah dipercaya oleh para klien dalam berbagai proyek infrastruktur, baik mewakili pelaku usaha atau memberikan advis hukum kepada Pemerintah.
ADCOTalks merupakan program rutin yang diadakan oleh ADCO Law sebagai ruang temu bagi setiap pemangku kepentingan. Selain menghadirkan para legal counsel ADCO Law untuk membahas risiko hukum terkait berbagai macam tindakan korporasi, ADCO Law juga secara secara konsisten menghadirkan perwakilan dari Pemerintah maupun sektor bisnis untuk memperkaya topik yang sedang dibahas.
***
ADCO Law mendapatkan kepercayaan untuk mewakili klien dari perusahaan multinasional hingga entitas-entitas baru di berbagai industri untuk mencapai tujuan bisnis mereka di Indonesia.
ADCO Law sebagai Law Firm Jakarta membantu klien untuk menyusun, mengatur dan mengimplementasikan usaha bisnis dan investasi mereka, termasuk penataan, pembiayaan, dan mengamankan investasi serta mendirikan perusahaan asing baru di Indonesia.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai masalah ini, jangan ragu untuk menghubungi kami
ADCO Law
Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suite 205C
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Setiabudi Karet
Jakarta Selatan, 12920, Indonesia.
Phone : +6221 520 3034
Fax : +6221 520 3035
Email : inquiry@adcolaw.com
Penafian: Artikel ini telah disiapkan hanya untuk tujuan bacaan ilmiah dan pemasaran dari ADCO Law. Dengan demikian, semua tulisan yang dimuat di sini bukan merupakan pendapat hukum formal dari ADCO Law. Oleh karena itu, ADCO Law harus dibebaskan dari dan/atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan oleh entitas yang menggunakan tulisan ini di luar tujuan ADCO Law.